Ada pernyataan bahwa pengadaan kegiatan back to back tidak mengacu kepada aturan pengadaan logistik seperti harus tender dsb, tetapi bagaimana bila hanya pencatatannya saja yang menggunakan SAP yaitu via PR/PO. Apakah ini menyalahi?

Kalau menurut hemat saya, ini tidak menyalahi karena ini hanya sebagian kecil dari proses pengadaan saja. Jadi yang digunakan adalah hanya proses purchasing saja. Daripada pencatatan kontrak di luar SAP dan pengakuan BDD langsung FB60.

Mungkin maksudnya tidak mengacu aturan pengadaan dalam hal tender dsb, karena pengadaan untuk customer HEM ini boleh tunjuk langsung. Tetapi nantinya tetap ada hubungan kontrak dengan vendor, kalau menggunakan SD ini juga ada kontrak dengan customer (sales ordernya).