Tidak boleh ada bingkisan atau parcel lebaran kepada anggota KPK. Asalnya saya tidak mengerti kenapa tidak boleh, termasuk untuk para pejabat. Setelah dipikir-pikir ternyata ada benarnya, karena dengan membudayakan pemberian bingkisan biasanya ada maunya atau memaksa sipengirim untuk memberi (menyuap).

Sebenarnya bila tidak dibiasakan hal tersebut tidak akan menjadi keharusan, karena kita bekerja sudah diberi gaji, jadi jangan dibiasakan mengharapkan imbalan di luar itu sehingga akan mempengaruhi kualitas pekerjaan kita, bila dibayar lebih maka lebih semangat, bila tidak dibayar (diberi imbalan) maka tidak dikerjakan padahal itu adalah merupakan pekerjaan kita juga. Jadi tidak profesional.

Aturan ini tergantung niat, contoh untuk level bawah di tingkat RT untuk pengurusan tidak perlu ada pungutan apapun, bila diberi sebaiknya ditolak saja, karena bisa saja dia memberi karena merasa tidak enak sudah merepotkan, padahal untuk hal tersebut tidak akan masuk kas RT mungkin masuk kas pribadi. Jadi sebaiknya bila mau menyumbang juga sebaiknya resmi misalnya untuk kegiatan kerja bakti, dan bukan memberi ke perorangan tetapi ke kelembagaan (RT, RW, Lurah, Camat)

Coba dibiasakan menolak tips oleh para pejabat di tingkat bawah tersebut, yang merupakan dorongan dari pihak atas juga, maka akan memberikan pandangan bahwa kegiatan sudah sesuai dengan relnya, dan akan menambah kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pekerjaan tersebut.

Kalau mau membiasakan memberi, maka jangan ketahuan, karena ini sedekah, kalau itu baru baik. Coba biasakan menolak atas pemberian, agar terbiasa tidak menerima maka jangan memperlihatkan keinginan menerima imbalan. Tapi ini pasti susah, kalau sudah niat dan bukan karena ingin dipuji, maka bisa diterima, lalu pemberian tersebut sebagian (sedikit demi sedikit, setelah terbiasa lalu semuanya) disedekahkan atau disumbangkan, intinya tidak dinikmati sendiri. Tapi pasti susah. Tapi harus dicoba, walaupun hanya 1% yang disedekahkan, tapi dibiasakan untuk dinikmati tidak sendirian dulu.